Rabu, Februari 16, 2011

Komitmen DPR-RI untuk MDGs

Komitmen DPR-RI untuk MDGs: Seminar Parliaments Stand Up for MDGs

Pewarta Indonesia, Jakarta 17/9/2010. Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menunjukkan komitmen pada pada tujuan pembangunan MDGs.

Salah satunya dengan mengadakan acara Parliaments Stands Up for MDGs berupa seminar yang akan diselenggarakan pada Jumat (17/9) di Operation Room, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Acara ini digelar menjelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MDGs di New York, Amerika Serikat pada 20-22 September 2010.

“Untuk menunjukkan komitmen, dalam hal ini BKSAP akan ambil bagian dalam kampanye global tersebut,” kata Kepala Bagian Sekretariat BKSAP Endah Retno Astuti.

Acara yang mengambil tema ‘DPR Bangkit, Beraksi dan Bersuara untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium’ ini dibuka oleh Ketua Panja MDGs yang juga Wakil Ketua BKASP DPR, Nurhayati Ali Assegaf dan ditutup oleh Ketua DPR Marzuki Alie.

BKSAP menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) Millennium Development Goals (MDGs) yang bertujuan mewujudkan kemitraan global bagi pembangunan. Hal tersebut terungkap saat BKSAP melakukan rapat pleno yang mengagendakan pembahasan laporan delegasi DPR ke luar negeri, di Gedung DPR pada hari kamis 16/9/2010.

Panja MDGs berangggotakan 25 orang dari Komisi I dan IX. Panja merupakan kerja sama dengan parlemen negara lain untuk mempercepat pembangunan milenium antara lain soal kesehatan ibu dan anak.

Daftar Anggota Panja MDGs DPR-RI

Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

1. DR. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si - Ketua Panja MDGs

2. DR. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. – Ketua BKSAP / F-PKS

3. Sidarto Danusubroto – Wakil Ketua BKSAP / F-PDIP

4. Ir. Muhamad Najib, M.Sc – Wakil Ketua BKSAP / F-PAN

5. Tantowi Yahya – Sekertaris Panja MDGs

6. Ir. H. Azam Natawijana, M.Sc – Anggota / F-Demokrat

7. Puan Maharani – Anggota / F-PDI Perjuangan

8. KRMT Roy Suryo Notodiprojo – Anggota / F-Demokrat

9. DR. Abdurrahman Abdullah – Anggota / F-Demokrat

10. Hartanto Edhie Wibowo – Anggota / F-Demokrat

11. Dr. Nova Riyanti Yusuf, Sp.KJ – Anggota / F-Demokrat

12. Drs. Enggartiasto Lukita – Anggota / F-Golkar

13. Nusron Wahid – Anggota / F-Golkar

14. M. Oheo Sinapoy, SE.,MBA. – Anggota / F-Golkar

15. Dodi Reza Alez Nurdin, MBA. – Anggota / F-Golkar

16. Evita Nursanty – Anggota / F-PDI Perjuangan

17. Drs. Helmy Fauzy – Anggota / F-PDI Perjuangan

18. Drs. Al Muzammil Yusuf – Anggota / F-PKS

19. Drs. Adang Darajatun – Anggota / F-PKS

20. Hj. Herlini Amran, MA – Anggota / F-PKS

21. DR. A.W. Thalib, M.Si – Anggota / F-PPP

22. Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si – Anggota / F-PPP

23. Ahmad Mumtaz Raiz, SE – Anggota / F-PAN

24. DR. H.A. Effendy Choire, MH. – Anggota / F-PKB

25. Dra. Susaningtyas Nefo – Anggota / F-P Hanura Panja

MDGs menetapkan 6 target kerja, sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta anggota DPR RI dalam pembuatan regulasi untuk percepatan pencapaian MDGs

2. Meningkatkan kapasitas DPR RI dalam pengawasan pencapaian MDGs

3. Mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada pencapaian MDGs

4. Meningkatkan kerjasama antar parlemen dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNDP, UNMC dan UNICEF dalam berbagi informasi dan pengetahuan tentang pencapaian MDGs

5. Menjadi vokal poin DPR untuk MDGs

6. Mendorong Pemerintah dan para stakeholder untuk percepatan pencapaian MDGs

Hasil yang diharapkan dari kerja Panja

Pada akhir masa kerjanya, Panja DPR-RI untuk MDGs akan mengeluarkan rekomendasi yang dapat digunakan Pemerintah sebagai acuan guna mendorong percepatan pencapaian MDGs pada tahun 2015. Selain itu Panja juga akan bekerjasama dengan UNMC serta UNICEF untuk membuat handbook yang memaparkan tentang tugas dan tanggung jawab parlemen Indonesia . Handbook ini diharapkan juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan komitment nasional untuk mempercepat pencapaian MDGs.

Dalam peresmian Panitia Kerja (Panja) Pembangunan Milenium atau MDGs, Ketua DPR RI Marzuki Alie memimpin peniupan pluit bersama di Operation Room-Nusantara.

Dalam kesempatan ini, disampaikan juga oleh Ketua DPR Marzuki Alie mengenai pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) sering disalahartikan sebagai program eksekutif. Padahal, kata Marzuki saat menyampaikan pidato pembukaan masa sidang I DPR tahun sidang 2010-2011 di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin 13/9/2010, pencapaian target MDGs itu adalah komitmen seluruh unsur elemen bangsa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Marzuki mengemukakan bahwa pemerintah negara-negara di dunia sudah memupuk kesadaran akan pentingnya mencapai delapan target MDGs sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia.

Target MDGs itu meliputi upaya memberantas kemiskinan dan kelaparan, penyediaan pendidikan dasar, pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pengurangan tingkat kematian anak, perbaikan tingkat kesehatan ibu, memerangi beberapa penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria serta pengembangan kemitraan global untuk pembangunan.

“Kesulitan masih ditemui dalam mencapai sasaran di beberapa bidang, antara lain masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, sulitnya menanggulangi laju penularan HIV/AIDS dan penyakit menular,” ujarnya.

Selain itu juga makin meningkatnya laju deforestasi kerusakan hutan yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan, rendahnya tingkat pemenuhan air minum dan sanitasi serta masih rendahnya peran serta masyarakat.

Terkait dengan upaya mencapai target-target MDGs itu, menurut Marzuki Alie, pada akhir Juli 2010 lalu DPR RI telah menerima kunjungan officer dari inter-Parliamentary Union (IPU) dalam rangka pelaksanaan IPU Analytical Study of the Effectiveness of Parliamentary Mechanism on the MDGs.

“DPR RI dan parlemen India dipilih oleh IPU mewakili kawasan Asia karena dinilai giat dalam hal mendorong pencapaian MDGs,” katanya.

Menurut utusan presiden untuk MDGs, Nilla Juwita Moeloek, kemiskinan menjadi akar permasalahan kesejahteraan. “Bila manuasia sejahtera maka lingkungan tidak akan diganggu, bila lingkungan terganggu maka kesehatan juga akan terganggu,” ungkapnya.

Senada dengan Marzuki, ia pun menjelaskan bahwa kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan ibarat lingkaran setan. Bila masyarakat miskin maka pendidikan pun akan rendah, dan pendidikan juga rendah. “Ini seperti lingkaran setan, bila masyarakat miskin maka pendidikan tidak baik, dan kesehatan juga menjadi tidak baik. Tiga hal tersebut yang mengakibatkan rendahnya pendidikan karena tingkat kemiskinan,” terangnya.

Sementara Ketua DPR Marzuki Alie memimpin hadirin yang hadir untuk meniup pluit bersama-sama sebagai tanda dideklarasikannya pencapaiaan MDGs 2015. “Stand up talk action for MDGs Indonesia, Stand up talk action for Mdgs Indonesia, Indonesia bisa mencapai MDGs,” ujarnya dalam menutup seminar

disadur dari : http://birokrasi.kompasiana.com

Sasaran Pembangunan Millenium - Millenium Development Goals (MDGs)

Sasaran Pembangunan Millennium (bahasa Inggris : Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs) adalah delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2015 merupakan tantangan tantangan utama dalam pembangunan diseluruh dunia. Tantangan-tantangan ini sendiri diambil dari seluruh tindakan dan target yang dijabarkan dalam Deklarasi Mileniumyang diadopsi oleh 189 negara dan ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000.

Pada September 2000, Pemerintah Indonesia, bersama-sama dengan 189 negara lain, berkumpul untuk menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York dan menandatangani Deklarasi Milenium. Deklarasi berisi sebagai komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.

Sasaran

Deklarasi Millennium PBB yang ditandatangani pada September 2000 menyetujui agar semua negara:

1. Pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim

§ Target untuk 2015: Mengurangi setengah dari penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 dolar AS sehari dan mengalami kelaparan.

2. Pemerataan pendidikan dasar

§ Target untuk 2015: Memastikan bahwa setiap anak , baik laki-laki dan perempuan mendapatkan dan menyelesaikan tahap pendidikan dasar.

3.Mendukung adanya persaman jender dan pemberdayaan perempuan

§ Target 2005 dan 2015: Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015.

4. Mengurangi tingkat kematian anak

§ Target untuk 2015: Mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun

5. Meningkatkan kesehatan ibu

§ Target untuk 2015: Mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan

6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya

§ Target untuk 2015: Menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya.

7. Menjamin daya dukung lingkungan hidup

§ Target:

Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan
Pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat
Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

§ Target:

Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diterka dan tidak ada diskriminasi. Termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangungan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional.
Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara kurang berkembang, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil. Ini termasuk pembebasan-tarif dan -kuota untuk ekspor mereka; meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin yang berhutang besar; pembatalan hutang bilateral resmi; dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan.
Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang.
Menghadapi secara komprehensif dengan negara berkembang dengan masalah hutang melalui pertimbangan nasional dan internasional untuk membuat hutang lebih dapat ditanggung dalam jangka panjang.
Mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda
Dalam kerja sama dengan pihak "pharmaceutical", menyediakan akses obat penting yang terjangkau dalam negara berkembang
Dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Sasaran Pembangunan Milenium Indonesia

Setiap negara yang berkomitmen dan menandatangani perjanjian diharapkan membuat laporan MDGs. Pemerintah Indonesia melaksanakannya dibawah koordinasi Bappenas dibantu dengan Kelompok Kerja PBB dan telah menyelesaikan laporan MDG pertamanya yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan rasa kepemilikan pemerintah Indonesia atas laporan tersebut. Laporan Sasaran Pembangunan Milenium ini menjabarkan upaya awal pemerintah untuk menginventarisasi situasi pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian sasaran MDGs, mengukur, dan menganalisa kemajuan seiring dengan upaya menjadikan pencapaian-pencapaian ini menjadi kenyataan, sekaligus mengidenifikasi dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang dibutuhkan untuk memenuhi sasaran-sasaran ini. Dengan tujuan utama mengurangi jumlah orang dengan pendapatan dibawah upah minimum regional antara tahun 1990 dan 2015, Laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, pencapaiannya lintas provinsi tidak seimbang.

Kini MDGs telah menjadi referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Walaupun mengalamai kendala, namun pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai sasaran-sasaran ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerjasama dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pihak swasta, dan lembaga donor. Pencapaian MDGs di Indonesia akan dijadikan dasar untuk perjanjian kerjasama dan implementasinya di masa depan. Hal ini termasuk kampanye untuk perjanjian tukar guling hutang untuk negara berkembang sejalan dengan Deklarasi Jakarta mengenai MDGs di daerah Asia dan Pasifik.

Kontroversi

Upaya Pemerintah Indonesia merealisasikan Sasaran Pembangunan Milenium pada tahun 2015 akan sulit karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar. Program-program MDGs seperti pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan membutuhkan biaya yang cukup besar. Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54 triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan MDGs.

Menurut Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Don K Marut Pemerintah Indonesia perlu menggalang solidaritas negara-negara Selatan untuk mendesak negara-negara Utara meningkatkan bantuan pembangunan bukan utang, tanpa syarat dan berkualitas minimal 0,7 persen dan menolak ODA (official development assistance) yang tidak bermanfaat untuk Indonesia. Menanggapi pendapat tentang kemungkinan Indonesia gagal mencapai tujuan MDGs apabila beban mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan pencapaian MDG di tahun 2015 serta beban pembayaran utang diambil dari APBN di tahun 2009-2015, Sekretaris Utama Menneg PPN/Kepala Bappenas Syahrial Loetan berpendapat apabila bisa dibuktikan MDGs tidak tercapai di 2015, sebagian utang bisa dikonversi untuk bantu itu. Pada tahun 2010 hingga 2012 pemerintah dapat mengajukan renegosiasi utang. Beberapa negara maju telah berjanji dalam konsesus pembiayaan (monetary consensus) untuk memberikan bantuan. Hasil kesepakatan yang didapat adalah untuk negara maju menyisihkan sekitar 0,7 persen dari GDP mereka untuk membantu negara miskin atau negara yang pencapaiannya masih di bawah. Namun konsensus ini belum dipenuhi banyak negara, hanya sekitar 5-6 negara yang memenuhi sebagian besar ada di Skandinavia atau Belanda yang sudah sampai 0,7 persen.

skema target MDGs

Kronologi Kasus Gayus

Jaksa Beberkan Kronologi Kasus Gayus, Tepis Ada Rekayasa

Jakarta - Setelah Polri, kini giliran Kejagung yang membantah ada rekayasa dalam kasus Gayus Tambunan. Kejagung membeberkan kronologi bagaimana dakwaan disusun hingga alasan pasal korupsi dihapus.

"Terhadap penanganan perkara ini tidak ada permainan, baik dalam rekayasa kasus ataupun dugaan suap," kata jaksa peneliti kasus Gayus, Cirus Sinaga, dalam jumpa pers di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Senin (22/3/2010).

Selain Cirus, jaksa peneliti berkas perkara tersebut adalah Fadil Regan, Eka Kurnia Sukmasari, dan Ika Syafitri.

"Penanganan kasus ini dimulai dari pengiriman SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) dari Mabes Polri ke Kejagung. Saat itu dengan sangkaan korupsi, money laundering, dan penggelapan," terangnya.

Namun, berdasarkan hasil penelitian jaksa, hanya 2 pasal yang terbukti yaitu pencucian uang dan penggelapan. "Setelah dilimpahkan ke pengadilan, hanya terbukti penggelapan. Jaksa mengajukan tuntutan 1 tahun dan masa percobaan 1 tahun," ujar jaksa yang juga menangani kasus Antasari Azhar ini.

Cirus menyatakan, pasal korupsi tidak disangkakan dengan pertimbangan uang Rp 370 juta masih dalam rekening. Uang itu setoran pajak dari PT Megah Citra Jaya Garmindo. Tapi berbeda dengan Polri, jaksa tidak menyebut setoran uang dari Roberto Antonious.

"Uang itu berasal di transfer PT Megah Citra Jaya Garmindo, itu 2 kali dalam 2 tahap. Terhadap uang itu tersangka menyatakan uang itu untuk mengurus pajak PT Megah, tapi setelah dicek, pemiliknya Mr Sun, warga Korea, tidak tahu berada di mana. Tapi uang masuk ke rekening Gayus," ungkap Cirus.

Uang itu tidak digunakan dan dikembalikan, jadi hanya diam di rekening Gayus. Jaksa juga berkesimpulan hal itu bukan money laundering.

"Uag Rp 370 juta bukan tindak pidana karena perjanjian mengurus pajak, bukan menyuap. Itu mengurus pajak dalam jabatan Gayus sebagai pegawai. Bukan korupsi, bukan money laundering, tapi penggelapan pajak murni," imbuhnya.

Karena itu, jaksa berani mengambil sikap untuk menuntut Gayus dengan pasal 372 KUHP dengan pidana penjara 1 tahun dan percobaan 1 tahun.

"Dan di Pengadilan Tangerang Gayus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan," tegas Cirus.

Terkait uang Rp 24,6 miliar yang ada di rekening Gayus, Cirus menjelaskan, setelah diteliti berdasarkan alat bukti, uang tersebut milik Andi Kosasih. Andi adalah pengusaha properti di Batam. Uang itu akan digunakan untuk membangun ruko.

"Gayus diberi kepercayaan Andi untuk pengadaan properti ruko seluas 2 hektar di Jakarta Utara. Perjanjian ditandatangani 25 Mei 2008," jelasnya.

Selain itu, biaya yang dibutuhkan mencapai US$ 6 juta dolar dan Andi baru menyerahkan uang secara tunai dalam 6 tahap. Uang diserahkan di rumah orang tua istri Gayus, lengkap dengan kwitansinya.

"Karena takut hilang, uang dimasukkan Gayus ke Bank Panin. Yang pertama 1 Juni 2008 US$ 900 ribu, 15 September 2008 US$ 650 ribu, 27 Oktober 2008 US$ 260 ribu, 10 November US$ 200 ribu, 10 Desember US$ 500 ribu, dan 16 februari US$ 13 ribu. Total US$ 2,8 juta," tutupnya.

diunduh dari : http://www.detiknews.com

KRONOLOGI KASUS GAYUS VERSI KEJAKSAAN

JAKARTA | Surya Online - Tudingan adanya praktek mafia hukum di tubuh Polri dalam penanganan kasus money laundring oknum pegawai pajak bernama Gayus Halomoan Tambunan semakin melebar. Tak hanya Polri dan para penyidiknya, Kejaksaan Agung dan tim jaksa peneliti pun turut gerah dengan tudingan Susno Duadji yang mulai merembet ke mereka. Mereka (tim jaksa peneliti) pun bersuara mengungkap kronologis penanganan kasus Gayus, berikut adalah kronologis versi tim peneliti kejaksaan agung.

Kasus bermula dari kecurigaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap rekening milik Gayus di Bank Panin. Polri, diungkapkan Cirrus Sinaga, seorang dari empat tim jaksa peneliti, lantas melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Tanggal 7 Oktober 2009 penyidik Bareskrim Mabes Polri menetapkan Gayus sebagai tersangka dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Dalam berkas yang dikirimkan penyidik Polri, Gayus dijerat dengan tiga pasal berlapis yakni pasal korupsi, pencucian uang, dan penggelapan. “Karena Gayus seorang pegawai negeri dan memiliki dana Rp. 25 miliar di Bank Panin. Kok bisa pegawai negeri yang hanya golongan III A punya uang sebanyak itu,” kata Cirrus mengungkap alasan mengapa awalnya Gayus dijerat tiga pasal berlapis.

Seiring hasil penelitian jaksa, hanya terdapat satu pasal yang terbukti terindikasi kejahatan dan dapat dilimpahkan ke Pengadilan, yaitu penggelapannya. Itu pun tidak terkait dengan uang senilai Rp.25 milliar yang diributkan PPATK dan Polri itu. Untuk korupsinya, terkait dana Rp.25 milliar itu tidak dapat dibuktikan sebab dalam penelitian ternyata uang sebesar itu merupakan produk perjanjian Gayus dengan Andi Kosasih. Pengusaha garmen asal Batam ini mengaku pemilik uang senilai hampir Rp.25 miliar di rekening Bank Panin milik Gayus.

“Ada perjanjian tertulis antara terdakwa dan Andi Kosasih. Ditandatangani 25 Mei 2008,” kata dia. Menurut Cirrus keduanya awalnya berkenalan di pesawat. Kemudian keduanya berteman karena sama-sama besar, tinggal dan lahir di di Jakarta Utama. Karena pertemanan keduanya, Andi lalu meminta gayus untuk mencarikan tanah dua hektar guna membangun ruko di kawasan Jakarta Utara.

Biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan tanah tersebut sebesar US$ 6 juta. Namun Andi, dikatakan Cirus baru menyerahkan uang sebesar US$ 2.810.000. Andi menyerahkan uang tersebut kepada Gayus melalui transaksi tunai di rumah orang tua istri Gayus lengkap dengan kwitansinya, sebanyak enam kali yaitu pada pada 1 juni 2008 sebesar US$ 900.000 US dolar, kemudian 15 September 2008 sebesar US$ 650.000, 27 Oktober 2008 sebesar US$ 260.000, lalu pada 10 November 2008 sebesar US$ 200.000, 10 Desember 2008 sebesar US$ 500.000, dan terakhir pada 16 Februari 2009 sebesar US$ 300.000.

“Andi menyerahkan uang karena dia percaya dengan Gayus. Dalam bisnis hanya diperlukan kepercayaan,” kilah Cirrus menanggapi mengapa Andi dapat menyerahkan uang sebanyak itu kepada Gayus. Sementara untuk money laundringnya, dikatakan Cirrus itu hanya tetap menjadi dugaan sebab Pusat pelaporan analisis dan transaksi keuangan (PPATK) sama sekali tidak dapat membuktikan uang senilai Rp 25 milliar itu merupakan uang hasil kejahatan pencucian uang (money laundring).

PPATK sendiri telah dihadirkan dalam kasus itu sebagai saksi. “Jadi waktu itu hanya dikatakan ada dugaan melawan kepemilikan, uang itu pidana. Dalam proses perkara itu, PPATK tidak bisa membuktikan transfer rekening yang yang diduga tindak pidana,” ujarnya.

Dari perkembangan proses penyidikan kasus tersebut, dikatakannya, ditemukan juga adanya aliran dana senilai Rp 370 juta di rekening lainnya di bank BCA milik Gayus. Uang itu diketahui berasal dari dua transaksi dari PT.Mega Cipta Jaya Garmindo. PT. Mega Cipta Jaya Garmindo dimiliki oleh pengusaha Korea, Mr. Son dan bergerak di bidang garmen. Transaksi dilakukan dalam dua tahap yaitu pada 1 September 2007 sebesar Rp 170 juta dan 2 Agustus 2008 sebesar Rp 200 juta.

Setelah diteliti dan disidik, uang itu diketahui bukan merupakan korupsi dan money laundring juga. “Bukan korupsi, bukan money laundering, tapi penggelapan pajak murni. Itu uang untuk membantu pengurusan pajak pendirian pabrik garmen di Sukabumi. Tapi setelah dicek, pemiliknya Mr Son, warga Korea, tidak tahu berada di mana. Tapi uang masuk ke rekening Gayus. Tapi ternyata dia nggak urus (pajaknya). Uang itu tidak digunakan dan dikembalikan, jadi hanya diam di rekening Gayus,” jelas Cirrus.

Berkas P-19 dengan petujuk jaksa untuk memblokir dan kemudian menyita uang senilai Rp 370 juta itu. Dalam petunjuknya itu, jaksa peneliti juga meminta penyidik Polri menguraikan di berkas acara pemeriksaan (BAP) keterangan itu beserta keterangan tersangka (Gayus T Tambunan).

“Kapan diberikan uang itu,” ujarnya. Dugaan penggelapan yang dilakukan Gayus itu, diungkapkan Cirrus terpisah dan berbeda dasar penanganannya dengan penanganan kasus money laundring, penggelapan dan korupsi senilai Rp 25 milliar yang semula dituduhkan kepada Gayus. Cirrus dan jaksa peneliti lain tidak menyinggung soal Rp 25 milliar lainnya dari transaksi Roberto Santonius, yang merupakan seorang konsultan pajak. Kejaksaan pun tak menyinggung apakah mereka pernah memerintahkan penyidik Polri untuk memblokir dan menyita uang dari Roberto ke rekening Gayus senilai Rp 25 juta itu.

Sebelumnya, penyidik Polri melalui AKBP Margiani, dalam keterangan persnya mengungkapkan jaksa peneliti dalam petunjuknya (P-19) berkas Gayus memerintahkan penyidik untuk menyita besaran tiga transaksi mencurigakan di rekening Gayus. Adapun tiga transaksi itu diketahui berasal dari dua pihak, yaitu Roberto Santonius dan PT. Mega Jaya Citra Termindo. Transaksi yang berasal dari Roberto, yang diketahui sebagai konsultan pajak bernilai Rp 25 juta, sedangkan dari PT. Mega Jaya Citra Termindo senilai Rp 370 juta. Transaksi itu terjadi pada 18 Maret, 16 Juni, dan 14 Agustus 2009.

Uang senilai Rp 395 juta itu disita berdasarkan petunjuk dari jaksa peneliti kasus itu. Penanganan kasus Gayus sendiri bermula ketika PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan pada rekening Gayus T Tambunan. PPATK pun meminta Polri menelusurinya.

Kembali ke kasus, dilanjutkan Cirrus, berkas Gayus pun dilimpahkan ke pengadilan. “Jaksa lalu mengajukan tuntutan 1 tahun dan masa percobaan 1 tahun,” lengkap jaksa penuntut umum Antasari itu.

Namun, anehnya penggelapan ini tidak ada pihak pengadunya, pasalnya perusahaan ini telah tutup. Sangkaan inilah yang kemudian maju kepersidangan Pengadilan Negeri Tangerang. Hasilnya, Gayus divonis bebas. “Di Pengadilan Negeri Tangerang, Gayus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Tapi kami akan ajukan kasasi,” tandas Cirrus.

Diunduh dari : http://www.surya.co.id

Gayus pada uang seribu rupiah